Fayakhun Andriadi Desak Pemerintah Serius Urus Perbatasan

Anggota Komisi I DPR, Fayakhun Andriadi (Fraksi Partai Golkar) mendesak pemerintah untuk serius menangani persoalan perbatasan. Dikhawatirkan, nasionalisme warga kawasan perbatasan akan hilang.

Fayakhun mengatakan, usai melakukan kunjungan kerja ke Nunukan, Sebatik, dan Malinau, ia merasa sangat terkejut. “Saya sungguh terkejut ketika kunjungan kerja (kunker) ke sana,” kata Fayakhun kemaren.

Semestinya, daerah perbatasan itu dijaga dan diurus secara serius karena merupakan kedaulatan Negara. “Sekarang itu,warga disana jual hasil bumi ke Malaysia. Beli sembako dan kebutuhan hidup ke Malaysia. Sakit berobat ke Malaysia. Nonton televisi, televisi Malaysia. Kalau begitu terus menerus, lama-lama rasa nasionalisme bisa terkikis juga. Ini berbahaya dan harus segera diurus.”

Pemerintah seharusnya bisa berbuat lebih terhadap daerah perbatasan. Dia mengingatkan, Kalimantan merupakan daerah yang kaya raya akan batu bara. Kalimantan menjadi pengekspor terbesar kedua di dunia.

“Dengan CSR (corporate social responsibility)2,5 persen saja dari perusahaan batu bara sudah terang benderang itu daerah perbatasan. Pemerintah tinggal membuat pembangkit listriknya saja, kan. Ini saya kira jalan keluar yang bisa kita lakukan.”

Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah diminta untuk memerhatikan nasib masyarakat dan daerah perbatasan. Dia melihat ada ego sektoral yang menghalangi pembangunan daerah perbatasan sehingga tidak optimal. Padahal, untuk kepentingan dan kesejahteraan warga Negara, semestinya ego sektoral dihilangkan.

Fayakhun Andriadi (Fraksi Partai Golkar) juga menyatakan, pemberdayaan wilayah terdepan (perbatasan) masih menjadi prioritas komisinya dalam masa kerja 2010. "Sewaktu-waktu akan turun ke lokasi untuk melakukan pemantauan, yaitu melaksanakan amanat konstitusi secara konsekuen," tegasnya melalui ANTARA, di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan itu, merespons masih sangat memprihatinkannya berbagai fasilitas serta tingkat kehidupan warga maupun aparat penjaga tapal batas NKRI di berbagai wilayah. "Adalah tidak benar dan tidak bisa dibenarkan, Pemerintah telah lalai dalam menjalankan amanat konstitusinya yaitu melindungi segenap warga dan kedaulatan wilayah RI. Lihat saja, di mana-mana di wilayah perbatasan terdepan Nusantara, hingga saat ini masih hidup begitu memprihatinkan, sangat jauh berbeda dengan kondisi warga di negeri tetangga yang sama-sama masyarakat perbatasan," ungkapnya.

Hal-hal Krusial Fayakhun Andriadi lalu menunjuk sejumlah hal krusial sebagaimana hasil kunjungan kerja (Kunker) di beberapa wilayah tapal batas, terutama di Kalimantan baru-baru ini. "Hal-hal krusial dimaksud, di antaranya peran dan kehadiran `negara` harus lebih dirasakan oleh warga, dalam bentuk tersedianya listrik, jalan, air bersih, sekolah dan sarana pelayanan kesehatan. Situasinya sekarang sekali lagi saya nyatakan, benar-benar memprihatinkan," ujarnya lagi. Ia salut kepada PT Telkom yang mulai bisa menghadirkan fasilitas telekomunikasi di wilayah terdepan RI, seperti di wilayah tapal batas Kalimantan Timur-Sabah (Malaysia).

Tetapi, Fayakhun Andiradi dkk merasa miris, ketika ada ungkapan polos dari beberapa petugas perbatasan mengenai penggunaan alat telekomunikasinya. "Hasil Kunker Komisi I DPR RI pada bulan Desember 2009 lalu menyimpulkan, hanya 30 persen dari pos-pos penjagaan TNI Angkatan Laut di perbatasan laut dan pos-pos penjagaan TNI Angkatan Darat di perbatasan darat yang memiliki peralatan cukup lengkap," ungkapnya.

Di sana, menurutnya, memang sudah ada teropong dan senjata laras panjang, namun tidak ada alat komunikasi standar seperti HF/VHF. "Sewaktu saya tanya, lalu bagaimana kalau mau melapor" Dijawab: siap! pakai hape!. Kemudian saya tanya lagi, hape khusus tugas atau pribadi" Dijawabnya: siap! pribadi! Hal ini tentu membuat kami miris. Adalah tidak benar dan tidak bisa dibenarkan, Pemerintah telah lalai dalam menjalankan amanat konstitusinya, yaitu melindungi segenap warga dan kedaulatan wilayah RI," tandas Fayakhun Andriadi lagi.